Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Sopar Siburian. Dia memastikan Silpa pada 2011 ini akan meningkat mencapai 100 persen. Tahun 2010 lalu, Silpa Provinsi Sumut mencapai Rp505 miliar. Pada 2011 ini dapat dipastikan mencapai Rp1 triliun.
“Pasalnya, saat ini kita sudah berada di triwulan ketiga anggaran. Sedangkan anggaran diserap baru mencapai 20 persen dari APBD Sumut yang mencapai Rp4,5 triliun. Jadi, imbasnya kesejahteraan masyarakat akan menurun drastis,” ujarnya, sore ini.
Dia menilai, hal ini disebabkan karena mutasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), membuat tidak kondusif dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho karena terkesan sesuka hati. Apalagi di saat sejumlah eselon tengah menjalankan program.
Menurutnya, Gatot tidak serius melakukan pembenahan di birokrasi Sumut. Seharusnya, lanjut Sopar, Gatot membuat gebrakan dengan memperbaiki birokrasi di provinsi yang dipimpinnya. Tapi katanya, Gatot justru melantik dan mencopot sejumlah eselon III tanpa melalui mekanisme Baperjakat.
Dikatakannya, ada tiga pimpinan SKPD yang tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam pemutasian jabatan. "Ini milik masyarakat Sumut, tapi banyak yang tidak tahu. Kalau dirahasiakan berarti selingkuh," ungkapnya.
Contoh nyata lain ketidakseriusan Gatot adalah kasus yang terdapat di SMK Bertaraf Internasional Sumut di Jalan Karya Medan. Sekolah tersebut awalnya masih dipimpin oleh Irsyad Tanjung yang kemudian diangkat menjadi Kepala BLPT Sumut.
“SMK itu belum dibenahi dan baru tahun ini mulai beroperasi untuk menerima siswa baru angkatan pertama. Eh, tiba-tiba sudah dipindahkan menjadi Kepala BLPT Sumut dan menjadi Plt di SMK BI tersebut. Harusnya SMK pertama di Sumut yang berstatus BI ini dikelola secara serius, tapi ini masih belum ada polanya, belum ada dipublis ke masyarakat sudah dianggap sepele,” tegas Sopar lagi.
Menurutnya, jika memang konsekuen untuk menjalankan visi-misi Gubernur Sumut harus ada kejelasan. Jangan diganggu dengan adanya pejabat yang dilantik, dicopot atau non job sehingga ada jabatan yang rangkap-rangkap. “Hingga saat ini, banyak di dinas pendidikan SDM yang bergelar Master Pendidikan (MPd) kenapa harus di Plt-kan oleh seseorang yang bergelar MSi? Surat penunjukan rangkap jabatan atau SK dari Kepala SKPD bersangkutan juga belum ada. Kita harus realistis, mengangkat pejabat itu harus berdasarkan prestasi atau keberhasilan. Hingga saat ini kita juga belum tau apa prestasi atau keberhasilan Irsyad ini,” tegasnya seraya mengatakan masyarakat semakin dibuat bodoh dengan sekolah yang menelan anggaran hingga Rp11,7 miliar tersebut.
sumber : WASPADA ONLINE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar